Kadisdik Kota Bekasi Mendadak Bungkam Soal PPDB, Anggota Dewan Sebut Sistem Buatan Manusia

Kadisdik Kota Bekasi Mendadak Bungkam Soal PPDB, Anggota Dewan Sebut Sistem Buatan Manusia

Drajat Kardono, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi -Foto amin-

KARAWBEKASI.DISWAY.ID - Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Uu Saeful Mikdar mendadak bungkam dikonfirmasi terkait carut-marut dalam pelaksanaan PPDB Online 2023 usai rapat dengan komisi IV DPRD pada Rabu (26/7/2023).

"Saya no comment, nanti akan membuat keterangan pada waktunya,"ujar Uu  dikonfirmasi KBE, usai mengikuti rapat soal anggaran dnegan Komisi IV DPRD Kota Bekasi.

Ditanya tanggapannya terkait rencana aksi demo ratusan guru swasta di Kota Bekasi di  Kemendikbud RI terkait carut-marut PPDB Online pada 27 Juli 2023, Uu mengakui bahwa menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara.

BACA JUGA:500 Guru Swasta di Kota Bekasi Akan Kepung Kemendikbud Terkait PPDB Online 2023

"Masalah demo itu hak mereka. Semua masyarakat punya hak mempertanyakan kebijakan pemerintah,"ucap Uu langsung masuk ke mobil.

Sementara Ketua Komisi IV Drajat Kardono saat dikonfirmasi hal yang sama mengakui bahwa PPDB Online di Kota Bekasi masih perlu banyak perbaikan.

BACA JUGA:4.791 Siswa Yang Tidak Lolos PPDB Jabar 2023 Dipastikan Masuk Sekolah Swasta dan Pesantren

"Sebenarnya sudah ada sistem PPDB, tapi sistem itu kan dibuat manusia. Sepertinya ada indikasi yang perlu diperbaiki. Diawal kami sudah minta Pemkot Bekasi libatkan pihak Inspektorat,"kilahnya.

Dikonfirmasi soal carut marut pelaksanaan PPDB tahub 2023, Politisi PKS itu mengakui bahwa hal itu sudah terjadi setiap tahun dan belum ada perubahan. Namun demikian tegasnya akan melakukan sidak terkait informasi ada 52 per rombel.

BACA JUGA:90 Persen Masalah PPDB Sudah Direspons Disdik Jabar Meski Tidak Diviralkan

Menururnya soal ada beberapa sekolah over kapasitas hingga mencapai 52 per Rombel itu masih rumor. Komisi IV belum mendapat data tersebut dan jika informasi itu benar politisi senior itu pun menjawab landai harus dipikirkan jalan keluar agar aktivitas belajar mengajar tetap maksimal.

"Tadi dalam rapat membahasan anggaran 2024 untuk pendidikan memang ada menanyakan soal PPDB. Disdik mengakui bahwa animo masyarakat cukup besar, sementara daya tampung terbatas,"tukasnya.***

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: